Bersama Berbagi Informasi

KUMALA gelar Diskusi Publik: Ilmu Pengetahuan dan Keberlangsungan Masyarakat Adat.

0 235

 


Bantenshare.com,Lebak–Mahasiswa Lebak yang tergabung dalam wadah Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) perwakilan Rangkasbitung gelar diskusi publik pada kamis (16/7) lalu.

Diskusi publik yang difasilitasi oleh Ikatan Wartawan Online (IWO) ini bertempat di jalan Ir H juanda no 8 Kelurahan Muara Ciujung, Kecamatan Rangkasbitung, Lebak-Banten.

Diskusi berjalan lancar dengan tetap patuh dan mengindahkan protokol kesehatan covid 19 yaitu jaga jarak, cuci tangan dan memakai masker. Diskusi ini dihadiri oleh beberapa narasumber diantaranya ialah; Ali Fadilah (sejarahwan dan arkeolog), Uday Suhada (tokoh pemeharti budaya Baduy), Imam Rismahayadin (kepada dinas pariwisata Lebak), Junaedi ibnu jarta (Wakil ketua DPRD Lebak) dan jaro Jajang Kurniawan (tokoh warga adat kasepuhan Citorek)

Ali Fadilah selaku narasumber di acara diskusi ini dalam paparanya menjelaskan bahwa, apa yang terjadi mengenai kisruh di Baduy mengenai surat kepada presiden yang kemudian menjadi viral tak kemudian kita menjadi panik terbawa arus isu tersebut pasalnya baduy sebagai masyarakat adat biasanya sudah memiliki pranata sendiri dan memiliki saluran sendiri, hal ikhwal mengenai keinginan baduy kepada dunia luar biasanya disampaikan melalui seba tahunan baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten, jadi sangat tidak mungkin jika baduy mempunyai aspirasi kemudian langsung ke presiden karena baduy punya pranata sendiri yang biasa mereka tempuh.

“Isu mengenai Baduy itu sudah selesai, biasanya isu yang bersifat nasional terkait Baduy, baduy sudah punya pranata sendiri dan saluran sendiri” ujarnya.

Pria yang juga pendiri Banten Heritage ini menjelaskan bahwa ada banyak hal yang harus ditata mengenai keberlangsungan masyarakat adat khususnya jika dikaitkan dengan bidang pariwisata, ia mengacu pada regulasi hukum nasional yaitu PP No 50 tahun 2011 yaitu tentang rencana induk pengembangan pariwisata nasional (RIPARNAS), dimana dalam regulasi ini meliputi carita,ujung kulon, serang banten-lama, dan lebak baduy yang masuk dalam KPPN yang ada di DPN yaitu destinasi pariwisata nasional.

Sementara untuk regulasi lainnya, Ali mengacu pada PERMENPAR no 14 tahun 2016 tentang pedoman destinasi berkelanjutan kemudian dalam turunannya menjadi 10 pincipals of suistanable tourism yang meliputi: kesatuan,lingkungan, standar hidup, jaminan sosial, kesejahteraan,integritas hukum, hak milik, integritas moral, hak berkumpul,demokrasi dan hak-hak kolektif. Regulasi hukum merupakan acuan bagaimana kita mengatur budaya dan pariwisata agar bisa berjalan secara maksimal, karena sesungguhnya antara budaya dan pariwisata itu tidak bisa dipisahkan.

Mengenai Baduy, pria yang juga berprofesi sebagai dosen di Untirta ini mengatakan ada tiga opsi yang bisa ditempuh dalam pengelolaan Baduy, keberlangsungan masyarakat adat dan pariwisata. Hal ini pun mengacu pada rekomendasi pata taskforce 2002.

Pilihan pertama ialah buka wilayah baduy, artinya wilayah baduy dibuka secara luas bagi pengunjung dengan catatan-catatan khusus agar lebih teratur. Pilihan kedua ialah tutup wilayah baduy, artinya wilayah baduy ditutup dan diatur pengaturannya agar lebih rapi dan ini pun perlu dengan berbagai perhitungan yang matang. Dan, pilihan ketiga ialah wilayah baduy dengan metode siklus atau sistem rotasi, hal ini dilakukan agar arus masuk pengunjung ke baduy lebih terkontrol dan membludaknya jumlah pengunjung bisa terurai dengan baik.

“Ketiga opsi tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan disinilah kita harus menelaah secara detail dengan pengkajian lebih dalam,” pungkasnya.

Sementara Junaidi ibnu jarta selaku wakil ketua DPRD kabupaten lebak, mengatakan bahwa keberadaan regulasi merupakan hal yang menjadi sangat penting karena dari regulasi tersebut kita bisa memahami langkah dan pengaturan dalam mengelola keberlangsungan masyarakat adat, terlebih jika dikaitkan juga dengan pariwisata.

Lanjut ia menjelaskan bahwa regulasi yang baik itu mencakup lima hal, meliputi hak teritotial (hak kawasan), insfrastruktur pendidikan,insfrastruktur kesehatan, insfrastruktur jalan, insfrastruktur eksistensi dan insfrastruktur hukum. Selain itu hal yang tak kalah penting ialah regulasi yang juga mengatur tentang pengakuan hak ulayat dan juga pemberdayaan masyarakay adat.

“Kami dari DPRD selalu siap membantu untuk pembangunan dan keberlangsungan masyarakat adat, insya allah dengan perda yang lengkap yang bisa mengakomodir semua aspirasi semoga ini menjadi solusi bagi kita semua, dan kemajuan dikabupaten lebak ini” pungkasnya. (Teguh setiawan)

Leave A Reply

Your email address will not be published.