Bersama Berbagi Informasi

Demokratisasi pendidikan melalui pendidikan berbasis masyarakat (community-based education)

0 103

Dalam konteks universal, nilai-nilai demokrasi telah diakui oleh sebagian besar penduduk dunia dan dapat diterima sebagai suatu kebenaran melalui proses internalisasi, proses akulturasi dan transformasi dengan kebudayaan lokal Indonesia.

Demokrasi pendidikan adalah gagasan atas pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam berlangsungnya proses pendidikan. Indonesia adalah negara demokratis, oleh karena itu diharapkan pendidikannyapun harus demokratis.
Pendidikan merupakan usaha etis dari manusia, untuk manusia dan untuk masyarakat. Pendidikan dapat mengembangkan bakat seseorang sampai pada tingkat optimal dalam batas hakikat individu, dengan tujuan supaya tiap manusia bisa secara terhormat ikut serta dalam pengembangan manusia dan masyarakatnya terus menerus mencapai martabat kehidupan yang lebih tinggi.
Demokratisasi pendidikan hanya akan terwujud jika masyarakat mempunyai kesedaran kritis terhadap lingkungannya. Dalam memberikan kesadaran kritis tersebut maka perlu dilakukan berbagai upaya terutama dalam pengembangan pendidikan yang berbasiskan masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat memberikan pandangan paradigma dalam pendidikan yang dapat memberikan wawasan dalam pendidikan.
Timbul sebuah pertanyaan Apa itu pendidikan berbasis masyarakat,? Bagaimana pendidikan berbasis masyarakat itu,? Bagaimana paradigma dalam pendidikan berbasis masyarakat?
Apa itu Pendidikan Berbasis Masyarakat,?
Pendidikan berbasi masyarakat merupakan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha menjawab tantangan dan peluang yang ada dilingkungan masyarakat tertentu dengan berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain pendidikan berbasis masyarakat adalah konsep pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu acuan dalam memahami pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan luar sekolah, karena pendididikan luar sekolah itu bertumpu pada masyarakat bukan pada pemerintah. Namun demikian, keberadaan sekolah bukan berarti tidak diperlukan, disini sangat diperlukan guna memberikan legalitas formal kepada siswa/mahasiwanya.
Sebelumnya perlu dipahami bahwa antara pendidikan masyarakat dengan pendidikan berbasis masyarakat itu berbeda. Cuningham, membedakan konsep pendidikan masyarakat dan konsep pendidikan berbasis masyarakat. Menurutnya terdapat perbedaan antara konsep pendidikan masyarakat (community education) dengan pendidikan berbasis masyarakat (community-based education).
Pendidikan masyarakat (community education) didefenisikan sebagai proses pembangunan pendidikan masyarakat, dengan tujuan untuk pengembangan potensi dan partisipasi asyarakat di tingkat lokal, yang paradigmanya mengikuti paradigma fungsionalis. Paradigma ini tidak melihat struktur sosial masyarakat dimana sekolah itu berada, tapi yang dilihat adalah keterlibatan warga negara dalam pembangunan masyarakat.
Berbeda dengan konsep pendidikan berbasis masyarakat (community-based education), pendidikan berbasis masyarakat diartikan sebagai jawaban atas ketidakmampuan negara dalam melayani penduduk untuk menyelesaikan berbagai aktivitas yang meliputi pembangunan ekonomi, rehabilitas perumahan, pelayanan kesehatan, latihan kerja, pemberantasan buta huruf dan program-program pendidikan berkelanjutan.
Premisnya adalah bahwa pendidikan tidak bisa terpisah dari kultur dan masyarakat tempat pendidikan itu terjadi. Oleh karena itu pendidikan berbasis masyarakat berhubungan dengan pembangunan masyarakat dan pemberdayaannya (development and empowerment in communities).
Bagaimana Pendidkan Berbasis Masyarakat itu?
Secara filosofis, terdapat tiga elemen dasar dalam pendidkan berbasis masyarakat yaitu learning society, critical pedagogy dan berbasis lokal. Pertama, learning society menegaskan adanya kepercayaan terhadap masyarakat untuk melaksanakan pendidikannya sendiri berdasarkan kekuatan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Dalam hal ini pendidikan tidak hanya menjadi masalah individual lembaga pendidikan formal semisal sekolah, melainkan juga menjadi masalah masyarakat secara keseluruhan. Sekolah dalam paradigma ini tidak hanya diartikan secara formal-instutusional, melainkan juga berada dimana-mana, terutama dalam keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Semua aspek dalam kehidupan manusia dapat menjadi sarana dan media pembelajaran yang dapat dilakukan sepanjang hayat, sehingga memberikan iklim kondusif bagi lahirnya masyarakat belajar (learning society).
Jika kita sesuaikan dalam konteks hari ini, maka elemen pertama ini sangat cocok apabila diterapkan dengan kondisi sekarang. Realita menunjukan bahwa sekolah dan guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan dan pengalaman belajar, bahkan guru hari ini nyaris kehilangan peranannya sebagai pendidik di sekolah, karena segala informasi bisa murid dapatkan dari internet. Apalagi pembelajaran sekarang ini sudah beralih dari offline ke online dan ini kemungkina akan berlangsung secara terus menerus. Model pembelajaran sekarang ini menuntut kepada siswa ataupun mahasiswa untuk belajar secara mandiri. Perkembangan teknologi dan informasi telah merubah pola belajar siswa tersebut, siswa bisa belajar dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun. Istilah learning society telah menunjuk pada kenyataan dimana warga masyarakat secara aktif menggali pengalaman belajar di dalam setiap segi kehidupannya.
Setiap warga masyarakat secara sadar melakukan aktivitas belajar individual mandiri. Aktivitas ini bukan hanya dengan jalan membaca buku, atau surat kabar, mendengar radio, nonton yutube, ataupun menyaksikan televisi, tetapi yang terpenting adalah adanya kesengajaan dengan penuh kesadaran untuk memburu pengetahuan, keterampilan dan pandangan-pandangan hidup, apapun dan kapanpun; bisa ditempat kerja, komunitas, organisasi, meusium dan lain sebagainya. Intinya, learning society adalah masyarakat yang menjadikan segala aktivitas hidupnya sebagai suatu proses pembelajaran yang dilakukan secara sadar dan terencana.
Landasan kedua, critical pedagogy, yaitu bahwa pendidikan berbasis masyarakat seantiasa didasarkan pada perspektif kritis tentang pendidikan (critical pedagogy). Dalam Pendidikan kritis adalah mazhab pendidikan yang meyakini adanya muatan politik dalam semua aktivitas pendidikan. Dalam konteks akademik, mazhab ini disebut dengan the new sociology of education atau critical theory of education. Plato dalam bukunya Republik, membahas hubungan antara ideologi dan institusi negara dengan tujuan dan metode pendidikan. Menurutnya sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktivitas politik.
Visi pendidikan kritis dilandaskan pada suatu pemahaman bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, kultural, ekonomi dan politik yang lebih luas. Dalam konteks ini, maka perlu membangun kesadaran kritis peserta didik agar mereka mampu mengidentifikasi kepentingan ideologis yang menyelimuti realitas. Akan tetapi harus di ingat bahwa mengembangkan critical conciousness tidak bisa dengan cara didepositokan atau diimpose dari luar, tetapi tapi harus dilahirkan lewat usaha yang kreatif dari dalam peserta didik sendiri.
Ketiga, pendidkan berbasis masyarakat dilaksanakan dengan mengikuti asas berbasis lokal. Dengan berlokasi di masyarakat, diharapkan masyarakat dapat merancang, memutuskan, serta mengatur pendidikannya sendiri sesuai kebutuhannya. Pendidikan berbasis budaya lokal ditengah-tengah perkembangan iptek merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa di elakan. Pentingnya pengetahuan dan sikap positif terhadap budaya lokal, dan keterampilan untuk melestarikan harus ditanamkan sedalam mungkin, sedini mungkin dan dengan segera kepada siswa, mahasiswa, umumnya masyrakat luas.
Bagaimana Paradigma Pendidikan Berbasis Masyarakat?
Aronowitz dan Giroux dalam Education Still Under Siege telah memetakan aliran pendidikan dalam tiga paradigma yaitu konservatif, liberal dan radikal atau kritis. Pertama, Paradigma konservatif, melihat pendidikan sebagai alat kekuasaan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan. Pendidikan dalam paradigma ini sering ditujukan untuk menjaga status quo. Kedua, Paradigma liberal yaitu berangkat dari keyakinan bahwa masalah pendidikan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan ekonomi. Solusi yang ditawarkan paradigma ini dalam memecahkan berbagai masalah pendidikan adalah dengan usaha reformasi “gincu”, yaitu membangun kelas dengan fasilitas baru, modernisasi peralatan sekolah dengan komputer, meningkatkan metodologi pengajaran yang lebih efisien dan partisifatif seperti melalui group dynamics, learning by doing, experimental learning, dan bahkan melalui CBSA.
Berbeda dengan paradigma konservatif dan liberal yang menganggap pendidikan sebagai non-politik, paradigma radikal atau kritis melihat adanya hubungan antara pendidikan dengan struktur dan dominasi politik. Pendidikan bagi paradigma kritis merupakan arena perjuangan politik. Jika dalam aliran konservatif pendidikan bertujuan untuk menjaga status quo, sementara dalam aliran liberal untuk perubahan moderat, maka paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam politik ekonomi masyarakat dimana pendidikan berada.
Paradigma pendidikan berbasis masyarakat adalah paradigma konflik (change). Dalam paradigma konflik, kekuasaan telah dijadikan analisis konsep utamanya. Analisis kekuasaan ini telah membawa suatu bentuk konflik dimana variabel-variabel seperti ras, jenis kelamin dan kelas adalah alat yang kuat untuk menjelaskan pendidikan bagi upaya proses penjinakan (domestication). Menurut Nasikun, paradigma konflik mengindikasi bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya unsur-unsur yang bertentangan di dalam masyarakat secara terus-menerus, karena perbedaan otoritas.
Otoritas yang berbeda telah melahirkan dua kepentingan yang berlawanan. Suatu kelompok senantiasa mempertahankan status quo, dan kelompok yang lain berupaya menghendaki perubahan dan perombakan. Dua kelompok ini senantiasa berada pada posisi konflik, demi mempertahankan kepentingannya. Ada tiga bentuk pengendalian konflik, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Ketiga bentuk ini dipandang efektif bagi mekanisme pengendalian konflik, yang pada gilirannya konflik yang ada merupakan sebuah kekuatan yang dapat mendorong terjadinya perubahan sosial tanpa akhir. Pendidikan berbasis masyarakat menurut Cunningham senantiasa menghendaki adanya perubahan sosial yang dihasilkan dari konflik yang terjadi antara kelompok pro status quo (pemerintah) dengan kelompok yang anti status quo (masyarakat). Konflik semacam ini kiranya diperlukan dalam rangka penciptaan masyarakat transformatif.
Menurut Murphy, pendidikan berbasis masyarakat senantiasa didasarkan pada teori dan pedagogi kritis (grounded in critical theory and pedagogy). Hal ini karena pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang berakar dalam masyarakat (rooted in community) dalam rangka keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Agar keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat ini mendapat penguatan dan perluasan maka seyogyanya pendidikan yang berakar dalam masyarakat itu senantiasa di dasarkan pada teori dan pendidikan kritis, yang dalam beberapa hal teori dan pendidikan kritis ini mengusung demokrasi dan pembebasan pendidikan dari kekuatan-kekuatan yang menindas.
Kesimpulan
Konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan usaha peningkatan rasa kesadaran, kepedulian, kepemilikan, keterlibatan, dan tanggung jawab masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat dilaksanakan dengan mengikuti asas learning society, critical pedagogy dan berbasis lokal. Sedangkan paradigmnaya adalah fungsionalis kritis. Dengan berlokasi di masyarakat sebagai pusat dan proses pembelajaran, oleh karena itu diharapkan masyarakat dapat merancang, memutuskan, serta mengatur pendidikannya sendiri sesuai kebutuhannya. Model penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek/pelaku pendidikan, bukan obyek. Adapun pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat di ikut sertakan dalam semua program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan pendidikan berbasis masyarakat tersebut maka demokratisasi pendidikan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang dalam Undang-Undang dan sistem pendidikan nasional kita, ini akan terwujud.


Rangkasbitung, 9 November 2020
Suardi_penulis adalah mahasiswa STKIP setiabudhi

Leave A Reply

Your email address will not be published.